***
“Tidaklah seorang penguasa yang diserahi amanah untuk mengurusi Rakyat, kemudian ia mati, sedangkan ia menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya”
(HR. Bukhari - Muslim)
***
PT. KRAKATAU STEEL (KS) merupakan industri baja terpadu terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi mencapai 2,5 juta ton per tahun. Bagi sebuah negara, industri baja memegang peranan yang sangat strategis, karena Hampir 95% peralatan logam yang dipergunakan manusia berasal dari baja. PT KS memegang peranan yang menentukan, yaitu menyuplai 60% kebutuhan baja nasional dan menjadi basis untuk kepentingan industrialisasi di dalam negeri.
Namun, Sayang seribu sayang, potensi besar dan peran strategis PT KS hendak dikubur selamanya oleh Pemerintahan SBY-BUDIONO dengan rencana privatisasi terhadap perusahaan baja nasional ini. Rencana ini sudah tercetus sejak tahun 2008, ketika SBY berniat mengobral 44 BUMN Indonesia kepada asing, yang mana PT KS masuk di dalamnya.
Untuk menjalankan ambisi privatisasi ini, pemerintah telah memilih opsi penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) saham PT KS. Dan, entah karena tidak tahu atau disengaja, kementerian BUMN sudah menetapkan harga penjualan saham Krakatau Steel sebesar Rp.850 per lembar. Sebuah harga penawaran, yang mengutip pendapat ekonom Dr. Drajat Wibowo, “sangat kebangetan.” Pihak PT KS sendiri berkeyakinan harga saham perusahaan setidaknya Rp 1.000 per lembar
Inilah watak pemerintahan neoliberal yang sedang berkuasa sekarang ini. PT. Krakatau Steel yang dibangun dengan bersusah payah akan dijual dengan harga yang sangat murah alias obral kepada pihak asing.
Privatisasi merupakan pengambil-alihan swasta terhadap kekayaan kolektif dan kepemilikan publik, termasuk simpanan publik, tanah, mineral tambang, hutan, dan lain-lain. Ini merupakan bagian dari strategi imperialis untuk menghancurkan kapasitas produktif suatu negeri dan kemudian menguasainya.
Padahal, mengingat posisi strategis Krakatau Steel untuk kepentingan negeri ini, maka perusahaan baja ini tidak boleh dijual. Apalagi, seperti dikatakan oleh pengamat ekonomi Drajat Wibowo, kinerja keuangan Krakatau juga tak buruk-buruk amat. Pada semester I 2010, produsen baja yang berpusat di Cilegon Banten ini mampu meraup laba bersih hampir Rp1 triliun.
Alih-alih bisa menciptakan kompetensi manajemen, kemampuan mencipta, daya saing produk, optimalisasi utilitas aset negara, dan kesejahteraan masyarakat, privatisasi justru menciptakan pemecatan masal (PHK), penutupan industry, mengasingkan masyarakat, dan menjadi ladang korupsi. Sebaliknya, di negara-negara yang memperkuat peran BUMN-nya seperti Cina, perekonomian mereka cukup kebal terhadap serangan krisis ekonomi global.
Jika diperiksa lebih jauh, penyebab kemunduran Krakatau Steel ada di kesalahan kebijakan pemerintahan SBY. Pertama, Krakatau Steel mengalami kekurangan pasokan bahan baku, seperti bijih besi, bijih mangan, bijih chrom, bijih nikel, kapur dan dolomit. Keseluruhan bahan baku itu dapat disediakan oleh alam Indonesia, namun Pemerintahan SBY-lah yang mengekspornya dengan harga sangat murah ke luar negeri.
Kedua, produksi Krakatau Steel terkendala oleh kurangnya pasokan energy, khususnya listrik, sehingga industri baja tidak bisa beroperasi secara maksimal. Sayang sekali, lagi-lagi SBY membuat kesalahan ketika mengekspor murah batu bara Indonesia ke luar negeri.
Ketiga, kurangnya pengembangan industri bahan baku baja di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
**
Kita tidak dapat menyandarkan pengelolaan sumber daya alam, pengaturan ekonomi, dan pengembangan industri kepada rezim yang abai dan melalaikan amanah, seperti rezim saat ini. Hanya dengan sistem pemerintahan KHILAFAH ISLAM, yang membuat dan menjalankan tata kelola kekayaan alam, pengaturan ekonomi, dan pengembangan industri yang sejalan dengan aturan-aturan ALLAH-lah negeri ini bisa membangun perekonomian yang kuat ber-KEADILAN dan SEJAHTERA.
Allahu A’lam []
[Fahrur Rozy]
diolah dari berbagai sumber.
( Media Islam Online)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar